bisnisbandung.com - Trans7 resmi memutus kerja sama dengan rumah produksi program “Xpose Uncensored” setelah menerima sanksi administratif dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Keputusan ini diambil usai kontroversi tayangan 13 Oktober 2025 yang memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan santri dan pesantren.
Program tersebut dianggap merendahkan citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Reaksi keras muncul dalam berbagai bentuk, termasuk aksi protes serta gelombang unggahan media sosial dengan tagar #BoikotTrans7 yang menjadi perbincangan luas.
Baca Juga: 1000 Persen Jokowi! Adi Prayitno Yakin Sosok ‘J’ di PSI Tak Mungkin yang Lain
Kontroversi ini juga mendapat perhatian dari Guru Gembul, seorang figur publik yang kerap mengomentari isu sosial.
Menurutnya, reaksi keras dari sebagian kalangan ponpes justru memicu opini publik mengenai pesantren berada dalam sorotan tajam.
“Kalau tidak merasa, ya enggak usah sakit hati. Kan tadi tuh ada gambar, tuh, di antaranya adalah kiai yang nerima amplop,” lugasnya dilansir dari youtube Gembulikum.
Baca Juga: Melawan Arus! Rocky Gerung Kritik Kepala Sekolah yang Tampar Murid: Disiplin Tak Butuh Kekerasan
Dalam pandanganya mempermasalahkan tayangan tersebut tanpa klarifikasi yang jelas, menimbulkan pesimisme publik yang awam terhadap kehidupan pesantren.
“Itu udah kelihatan, videonya ada, gitu kan, walaupun konteksnya enggak ada. Nah, karena konteksnya enggak ada, kasihlah pengetahuan supaya ada bukan marah-marah. Justru kalau marah-marah itu menegaskan bahwa itu tuh memang benar-benar terjadi. Iya kan? Kan begitu,” imbuhnya.
Guru Gembul juga menyinggung fenomena ketimpangan dalam persepsi masyarakat terhadap pesantren.
Ia menilai bahwa penilaian publik sering kali terbentuk dari citra luar yang tertangkap media. Jika konteks tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat akan lebih mudah membentuk opini negatif.
Dalam situasi ini, pesantren dinilai perlu lebih terbuka dalam memberikan klarifikasi agar tidak memicu kesalahpahaman lebih luas.
Baca Juga: Purbaya Mau Bubarkan Satgas BLBI, Mahfud MD: Ini Bisa Timbulkan Ketidakadilan!