bisnisbandung.com - Insiden penamparan siswa oleh kepala sekolah di Kabupaten Lebak, Banten, terus menjadi perhatian publik.
Ratusan siswa kompak melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk solidaritas terhadap korban, seorang pelajar yang mengaku mengalami kekerasan fisik dan verbal.
Kasus ini bermula saat siswa tersebut dipergoki merokok di lingkungan SMA Negeri 1 Cimarga. Tindakan kepala sekolah yang kemudian melakukan kekerasan memicu gelombang reaksi luas, termasuk dari warganet.
Baca Juga: Usai Diprotes dan Kena Sanksi KPI, Trans7 Putus Kerja Sama dengan Rumah Produksi “Xpose Uncensored”
Menariknya, sebagian besar respons di media sosial justru menunjukkan dukungan terhadap kepala sekolah, sementara sebagian lainnya mengecam keras tindakannya.
Analis politik Rocky Gerung turut menyoroti kasus ini. Menurutnya, peristiwa tersebut penting dipahami secara jernih karena menyangkut prinsip dasar dalam dunia pendidikan.
Ia menilai bahwa merokok di lingkungan sekolah memang melanggar aturan dan seharusnya ditindak secara disiplin.
Namun, pelanggaran tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan dari pihak pendidik terhadap peserta didik.
Baca Juga: Transfer Daerah Turun, Reses DPR Naik! Pengamat: Potret Negeri Terbalik
Rocky menilai bahwa dukungan sebagian warganet terhadap kepala sekolah tidak boleh menutupi fakta bahwa kekerasan terhadap siswa tetap tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Jadi saya ingin luruskan bahwa tidak boleh ada tindakan kekerasan dari guru pada murid. Dan teman-teman dari si murid yang membela kawan mereka itu bukan membela si murid karena merokok, tapi membela temannya dari tindakan si guru. Itu masalahnya,” jelasnya dilansir dari youtube pribadinya.
Ia menekankan bahwa para siswa yang membela temannya bukan berarti mendukung perilaku merokok, melainkan menolak perlakuan semena-mena terhadap sesama pelajar.
Insiden ini menunjukkan bagaimana respons publik bisa terbentuk secara emosional, terutama ketika menyangkut pelanggaran kedisiplinan di sekolah.
Dalam konteks ini, aturan sekolah seharusnya menjadi dasar dalam mengambil tindakan, bukan amarah sesaat yang melanggar batas.
Baca Juga: Tarik Ulur Kekuasaan di Balik Komite Reformasi Polri, Ikrar Nusa Bhakti: Siapa Main di Balik Layar?