bisisbandung.com - Rencana penerapan bahan bakar campuran etanol 10 persen atau E10 mulai 2026 menuai perdebatan.
Meskipun kebijakan ini diklaim dapat mengurangi emisi dan impor bahan bakar fosil, sejumlah pihak menilai penerapan wajib bioetanol berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius.
Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, menilai penerapan kebijakan E10 sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan diwajibkan secara langsung.
Baca Juga: Hotman Paris Sebut Kasus Nadiem Makarim Teraneh dalam 43 Tahun Kariernya
Ia menekankan pentingnya memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memilih jenis bahan bakar yang digunakan.
Menurutnya, keberpihakan terhadap konsumen perlu dijaga agar iklim investasi dan persaingan usaha tetap sehat, terutama bagi SPBU swasta yang memiliki standar spesifikasi produk tersendiri.
Ia menyoroti perdebatan global mengenai dampak lingkungan dari biofuel. Di beberapa forum internasional, termasuk pertemuan perubahan iklim, penerapan bioetanol dikritik karena berpotensi memicu deforestasi, mengancam keanekaragaman hayati, serta menimbulkan konflik antara kebutuhan pangan dan energi.
Baca Juga: Ammar Zoni Diduga Terlibat Jaringan Narkoba, Terancam Hukuman Maksimal Mati
“Di COP terakhir kemarin pun juga seperti itu. Brasil sekarang juga banyak pemerhati lingkungan yang mengecam dan menekan produksi biofuels karena masalah deforestasi, masalah keanekaragaman hayati yang hilang, dan lain sebagainya,” ungkapny, dilansir dari youtube Metro TV.
Dengan klaim bioetanol sebagai energi ramah lingkungan tidak sepenuhnya tepat jika produksi bahan bakunya berdampak pada kerusakan ekosistem.
Selain itu, SPBU swasta dikabarkan keberatan terhadap peningkatan kadar etanol dalam BBM.
Bagi mereka, perubahan komposisi bahan bakar dapat mengganggu standar spesifikasi yang telah diterapkan dan disesuaikan dengan preferensi pelanggan.
“Sebenarnya bukan masalah kekhawatiran terhadap campuran etanolnya, tapi masalah spesifikasi preference mereka. Mereka sudah punya produk yang mereka jual dengan spesifikasi tertentu ya jangan diubah gitu,” jelas Mosche Rizal.
Baca Juga: Menteri atau Pelawak Ekonomi? Ferdinand Semprot Menkeu Purbaya
Moshe menilai pemerintah perlu menghormati hak pelaku usaha dalam menentukan produk yang mereka tawarkan ke konsumen.