Bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa “kader Golkar harus mengisi pemerintahan siapa pun presidennya” bukanlah hal baru.
Menurut Adi sikap itu justru menggambarkan DNA politik Partai Golkar yang sejak dulu identik dengan kekuasaan.
“Golkar itu the ruling party. DNA-nya memang bagian dari kekuasaan. Kalah atau menang Pilpres, kadernya selalu ada di kabinet,” ujar Adi dalam youtubenya.
Baca Juga: Temuan Cesium-137 Jadi Pelajaran Berharga, Impor Scrap Metal Diperketat
Adi mencontohkan sejak era Pilpres langsung 2004 Golkar hampir tak pernah berada di luar pemerintahan.
Meski jagoannya kalah, kursi menteri untuk kader Golkar tetap tersedia.
“Pemilu 2004 Golkar usung Wiranto tapi yang menang SBY-JK. Meski begitu kader Golkar tetap masuk kabinet. 2009 juga sama jagoan Golkar Yusuf Kalla kalah tapi Golkar tetap dapat kursi menteri,” jelas Adi.
Di Pilpres 2014 Golkar resmi mendukung Prabowo-Hatta tetapi Jokowi-JK yang menang.
Lagi-lagi sejumlah kader Golkar tetap mengisi kabinet Jokowi.
Baca Juga: Pengamat Soroti Hamas di Meja Perundingan, Rakyat Palestina Berharap Gencatan Senjata Permanen
“Baru di Pilpres 2019 dan 2024 jagoan Golkar menang bersama Jokowi dan Prabowo-Gibran. Tapi sebelum itu kalah pun tetap dapat jatah kekuasaan,” tambahnya.
Adi menjelaskan posisi Golkar yang selalu tiga besar di Pileg menjadikannya “partai seksi” bagi siapa pun presiden terpilih.
Dalam sistem presidensial multipartai ekstrem seperti Indonesia, presiden kerap menjadi minoritas di parlemen sehingga butuh partai besar untuk menjaga stabilitas politik.
“Golkar itu bukan sekadar partai besar tapi juga punya kekuatan parlemen yang strategis. Presiden mana pun pasti berpikir realistis: merangkul Golkar untuk mengamankan kebijakan di DPR,” tegas Adi.
Baca Juga: Blokade Israel Masih Mencekik Gaza, MER-C Catat Ketimpangan Akses dan Harga Pangan