Bisnisbandung.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai keluhan para gubernur se-Indonesia terkait rencana pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Purbaya menyebut penolakan dari para Gubernur sebagai hal yang wajar namun menegaskan kebijakan fiskal tetap harus dijaga agar berkelanjutan.
“Kalau semua orang yang dipotong pasti nggak setuju, itu normal,” kata Purbaya.
Baca Juga: Aksi Global Terus Bergulir, Ribuan Massa Desak Pembebasan Aktivis dan Akhiri Genosida di Gaza
Menurutnya kondisi ekonomi dan keuangan negara masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besaran TKD.
Jika ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat, ia membuka peluang untuk menambah alokasi anggaran daerah.
“Kalau ekonominya sudah bagus pajak naik, cukai nggak bocor, harusnya naik semua. Kalau naik semua kita bagi. Tapi sekarang saya masih harus jaga keberlanjutan fiskal,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu salah satu gubernur dari Kalimantan menyampaikan persoalan daerahnya yang minim infrastruktur hingga warganya lebih memilih ke Malaysia karena akses jalan buruk.
Mendengar hal itu Purbaya langsung berjanji membantu pembangunan jembatan senilai Rp100–150 miliar.
“Saya bilang nanti saya minta PU untuk bantu bangun jembatan dari anggaran pusat. Itu oleh-oleh buat mereka,” ucapnya.
Purbaya juga mengonfirmasi rencana penempatan dana pemerintah di Bank DKI dan Bank Jatim.
Ia menegaskan langkah ini bukan “suntikan dana” melainkan strategi fiskal untuk memperkuat likuiditas daerah yang memiliki pondasi keuangan kuat.
“Bukan nyuntik dana, saya taruh uang saya di situ. Kalau mereka kuat, aman, dan bisa salurkan kredit dengan baik, ya nggak bahaya,” jelasnya.
Baca Juga: Purbaya dan Luhut Beda Pandangan Soal Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis