Hersubeno menilai bahwa perbedaan angka subsidi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh aspek koordinasi antar-kementerian dan integritas pengelolaan anggaran negara.
Publik berhak mengetahui bagaimana data antara pihak yang mengeluarkan dana dan pihak yang menggunakannya bisa berbeda sejauh itu.
Versi Kementerian ESDM mencatat subsidi LPG sebesar Rp36.000 per tabung, sedangkan versi Kementerian Keuangan menyebut Rp30.000 per tabung.
Selisih ini tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga bisa memengaruhi kebijakan distribusi dan keadilan dalam penerimaan subsidi.
Baca Juga: Penuh Pertimbangan, Evakuasi Korban Ponpes Al-Khoziny Gunakan Metode Removing Rubble
Hersubeno menegaskan bahwa yang terpenting bagi publik bukanlah siapa yang benar atau salah dalam perdebatan ini, melainkan bagaimana uang rakyat benar-benar digunakan secara amanah, transparan, dan tepat sasaran.
Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian agar data subsidi energi khususnya LPG 3 kg, bisa disajikan secara akurat dan terintegrasi, demi menghindari manipulasi atau kebocoran anggaran.
Polemik ini menunjukkan bahwa pengelolaan subsidi energi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Selain memastikan data yang konsisten, tantangan ke depan adalah membangun sistem pengawasan yang mencegah penyalahgunaan dana publik, sekaligus menjaga keseimbangan politik antar-lembaga di bawah kabinet yang sama.***
Baca Juga: Israel Ancam Aktivis Global, Wanda Hamidah Desak Dunia Bertindak Bukan Hanya Mengecam