bisnisbandung.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penggunaan fasilitas pengawalan seperti rotator dan sirene harus memperhatikan etika berlalu lintas.
Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran kepada pejabat negara terkait aturan pemakaian, namun diingatkan kembali bahwa fasilitas tersebut tidak boleh digunakan secara berlebihan atau melampaui kewajaran.
“Tetapi lebih daripada itu, kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan,” tegasnya dilansir dari youtube Liputan6.
Baca Juga: Targetkan Basmi Rokok Palsu, Menkeu: Akan Mulai Kita Kejar Satu-Satu
“Kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya. Itu yang terus kita dorong,” terusnya.
Menurut Mensesneg, rotator memang diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, khususnya demi efektivitas waktu bagi pejabat yang memiliki agenda penting.
Meski demikian, penggunaannya tetap harus menghormati hak pengguna jalan lain agar tidak menimbulkan kesan semena-mena.
Baca Juga: Mensos Tegaskan Data DTSEN Singkirkan yang Tak Layak: 1,9 Juta Penerima Bansos Dicoret
Ia mencontohkan sikap Presiden yang kerap tetap mengikuti arus lalu lintas meskipun mendapat pengawalan.
“Sebagaimana saudara-saudara perhatikan juga, Bapak Presiden memberikan contoh itu bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet,” ungkapnya.
Kepala negara disebut tidak jarang ikut terjebak macet atau berhenti di lampu merah selama tidak ada agenda yang benar-benar mendesak.
Baca Juga: Peternak Sapi Lokal Gigit Jari, Awalil Rizky: MBG Dikuasai Asing?
Mensesneg menekankan bahwa semangat yang diusung pemerintah adalah disiplin dan kepatutan dalam berlalu lintas.
Pejabat publik diharapkan memberi teladan dengan tidak menyalahgunakan fasilitas pengawalan demi kenyamanan pribadi.