bisnisbandung.com - Partai Gerindra menilai langkah DPR dalam merespons tuntutan rakyat 17+8 sudah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa jawaban pimpinan DPR telah mencakup penyelesaian jangka pendek sekaligus menjadi dasar bagi tindak lanjut jangka panjang.
Menurut Sugiat, klasifikasi tuntutan 17+8 terbagi ke dalam dua dimensi waktu. Pertama, tuntutan jangka pendek yang harus dijawab pada 5 September 2025, dan kedua, tuntutan jangka panjang yang berlaku hingga 31 Agustus 2026.
Baca Juga: Misteri Kasus Pengadaan Chromebook, Prof Hibnu: Nadiem Jangan-Jangan Hanya Sebagai Alat
“Secara prinsip saya pikir apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi sudah menjawab tuntutan 17+8 yang terkait dengan fungsi DPR dalam konteks jangka pendek,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Ia menegaskan bahwa tidak semua poin menjadi tanggung jawab DPR, karena sebagian juga berada di bawah kewenangan pemerintah, kepolisian, maupun TNI.
Dalam konteks jangka pendek, DPR sudah memutuskan menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan mulai akhir Agustus 2025 serta melakukan moratorium perjalanan dinas luar negeri, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan.
DPR berkomitmen mengevaluasi penggunaan anggaran terkait tunjangan dan fasilitas yang dinilai tidak efisien.
Sugiat menekankan bahwa DPR periode ini telah membuka akses publik terhadap berbagai rapat, baik di komisi maupun badan legislasi, sehingga transparansi bisa disaksikan langsung melalui siaran daring.
Selain itu, DPR juga dinilai konsisten menghadirkan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dalam forum resmi.
Di sisi lain, Gerindra mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap murni memperjuangkan aspirasi rakyat dan tidak dimanfaatkan pihak lain.
Baca Juga: Hotman Paris Klaim Bisa Buktikan Nadiem Makarim Tidak Korupsi dalam 10 Menit
Sugiat menyoroti adanya indikasi kelompok tertentu yang mencoba menunggangi aksi mahasiswa, sehingga memicu kerusuhan dan perusakan fasilitas publik dalam demonstrasi sebelumnya.
“Apa pun ceritanya gerakan yang kemarin selain gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat yang murni juga ternyata ada kelompok-kelompok yang ingin menunggangi gerakan itu sehingga membuat kerusuhan dan membuat penjarahan sampai pembakaran fasilitas umum dan gedung-gedung DPR,” tuturnya.