Bisnisbandung.com - Krisis yang sedang dihadapi Indonesia dinilai sebagai momentum penting untuk mendorong reformasi kebijakan.
Analis politik Burhanuddin Muhtadi menegaskan, situasi sulit justru bisa membuka ruang lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Burhanuddin, salah satu agenda mendesak adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang selama bertahun-tahun terhambat.
Baca Juga: Simbol-Simbol Perlawanan Mengguncang Indonesia: Dari Bendera One Piece hingga 3 Warna Revolusi
Ia menilai krisis dapat menjadi dorongan kuat bagi pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan regulasi tersebut sebagai langkah nyata pemberantasan korupsi.
“Jadi kalau kita belajar dari pengalaman banyak negara yang juga mengalami krisis, itu pembelajaran terbaik adalah kalau ada krisis, kita justru mendapatkan peluang untuk melakukan reformasi,” terangnya dilansir dari youtube Metro TV.
“Dan ini sudah ada rencana-rencana ke situ ya meskipun belum sempurna. Satu RUU Perampasan Aset sudah sekian tahun terganjal,” lanjutnya.
Baca Juga: Ramai-Ramai Ganti Foto Profil Pink dan Hijau, Deretan Selebritis Ternama Ikut Gerakan Viral Ini!
Selain itu, isu tunjangan anggota DPR juga menjadi sorotan. Burhanuddin mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tingkat ketimpangan paling tinggi di dunia antara gaji pokok dan tunjangan wakil rakyat dengan rata-rata pendapatan masyarakat.
Rasio yang mencapai 42 kali lipat dinilai jauh melampaui standar internasional yang umumnya hanya 5–10 kali lipat. Kondisi ini memperlebar jurang ketidakadilan sosial dan berpotensi memicu kegelisahan publik.
Burhanuddin menekankan bahwa krisis seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan realokasi anggaran. Pos-pos yang tidak mendesak sebaiknya dialihkan guna memulihkan ekonomi rakyat.
Jika hal ini tidak dilakukan, ketegangan sosial akibat tekanan ekonomi bisa berkembang menjadi masalah besar di masa depan.
Dengan demikian, momentum krisis dapat dijadikan pintu masuk untuk merombak kebijakan lama, menekan ketimpangan, serta memastikan kebijakan negara lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.***
Baca Juga: Soleman B. Ponto Klarifikasi Peran Intelijen TNI di Tengah Kerusuhan