Bisnisbandung.com - Pengamat politik sekaligus akademisi Ikrar Nusa Bhakti kembali melontarkan analisis tajam terkait dinamika politik nasional pasca-aksi massa pada 25–31 Agustus 2025.
Ikrar menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi terjebak pada rezim militer ataupun parpol yang berkuasa absolut.
“Tak boleh ada lagi rezim militer atau parpol yang mendominasi. Semua harus tunduk pada Presiden Prabowo,” tegas Ikrar dalam kanal YouTube miliknya.
Baca Juga: Presiden Buruh Sentil Gaya Hedon Pejabat DPR, Desak Segera Bahas Tiga RUU Penting
Ikrar membandingkan situasi saat ini dengan era 1998.
“Pak Prabowo belajar dari sejarah. Dulu Soeharto meninggalkan Jakarta situasi politik langsung meledak. Sekarang Presiden memilih tetap di dalam negeri demi menjaga stabilitas,” ujarnya.
Ikrar menyinggung teori Prof. Herbert Feith soal “split in the army” yang bisa menyeret Indonesia ke jurang konflik.
Menurutnya pengalaman pemberontakan PRRI/Permesta hingga Malari 1974 menunjukkan betapa rentannya negeri ini bila militer terbelah.
“Perpecahan angkatan darat bisa membawa kita ke perang saudara. Itu sejarah. Jangan sampai terulang,” kata Ikrar.
Baca Juga: Eks Anggota Bongkar DPR Dipenuhi Politisi Karbitan, Bukan Hasil Kaderisasi
Tak hanya mengulas sejarah Ikrar juga melontarkan kritik keras kepada pemerintahan sebelumnya.
Ia menuding era Presiden Jokowi sarat praktik politik dinasti dan money politics.
“Jokowi tidak membangun justru menghancurkan republik ini. Rakyat dimiskinkan supaya gampang diiming-imingi sembako dan amplop,” ujarnya.
Ia juga menilai praktik tekanan politik melalui aparat dan penggunaan bansos demi kepentingan elektoral makin menguat pasca-2019.
Baca Juga: Nonaktif Lima Anggota DPR Dinilai Tak Cukup, Analis Dorong Pemecatan