Eks Anggota Bongkar DPR Dipenuhi Politisi Karbitan, Bukan Hasil Kaderisasi

bisnisbandung.com - Anggota DPR periode 2014-2019, Zulfan Lindan, mengungkapkan bahwa parlemen saat ini banyak diisi oleh politisi karbitan, bukan hasil kaderisasi partai yang matang.

Menurutnya, sanksi nonaktif bagi anggota DPR yang dinilai tidak berempati terhadap rakyat dinilai belum cukup untuk menenangkan publik, karena status nonaktif bisa sewaktu-waktu aktif kembali.

Ia menegaskan bahwa langkah tegas seharusnya berupa pemberhentian penuh, termasuk pencabutan keanggotaan partai, agar efeknya benar-benar terasa.

Baca Juga: Presiden Buruh Sentil Gaya Hedon Pejabat DPR, Desak Segera Bahas Tiga RUU Penting

Zulfan menilai masalah ini berakar dari sistem kaderisasi partai politik yang lemah. Banyak partai memilih mengandalkan figur eksternal seperti mantan bupati, pengusaha, atau artis untuk mencalonkan diri ke DPR, bukan kader internal.

“Menurut saya, pengalaman saya di Nasdem 10 tahun, ya tidak ada yang namanya kaderisasi partai,” bebernya dilansir dari youtube Kompas TV.

Strategi ini dilakukan demi meraih kursi dengan cepat, karena partai tidak yakin kader internal mampu memenangkan pemilihan.

Baca Juga: Ferry Irwandi Kritik Kerusuhan di Tamansari Bandung: Buka Mata Anda!

“Hampir semua yang jadi anggota DPR, yang dicalonkan jadi bupati, wali kota, itu kan kebanyakan orang lompat pagar semua. Karena kalau kader yang maju, belum tentu bisa menang,” lanjutnya.

Kondisi ini menghasilkan anggota DPR yang minim pengalaman politik dan empati terhadap publik, yang kemudian kerap melakukan kesalahan dalam bersikap atau membuat pernyataan kontroversial.

“Nah, itu yang saya katakan kemarin itu. Ini akhirnya apa? Muncullah yang namanya anggota-anggota DPR karbitan itu,” tuturnya.

Fenomena politisi karbitan ini tidak hanya terjadi di satu partai, tetapi hampir di semua partai besar di Indonesia.

Baca Juga: Unisba Bantah Jadi Target Polisi Saat Kerusuhan Tamansari Bandung

Zulfan menekankan bahwa keberadaan anggota DPR yang “diimpor” untuk mengejar kemenangan jangka pendek justru menjadi beban bagi partai dan menurunkan kepercayaan publik terhadap parlemen.