Bisnisbandung.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai langkah Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya dari DPR sebagai respons atas gelombang protes publik yang terus membesar.
Menurut Adi keputusan itu datang setelah empat anggota DPR yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari NasDem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN dianggap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memantik amarah rakyat.
"Apapun judulnya empat anggota dewan ini sudah memantik protes publik yang bergelombang. Wajar kalau NasDem dan PAN bereaksi tegas dengan menonaktifkan mereka," ujar Adi youtubenya.
Baca Juga: Margarito Ungkap Anggota DPR Nonaktif Tetap Terima Gaji, Hanya Fungsi yang Ditangguhkan
Adi menyebut meskipun langkah ini terbilang terlambat, publik bisa melihat ada keseriusan dari partai untuk mendisiplinkan kader.
"Minimal ada ketegasan yang ingin disampaikan kepada publik bahwa partai tak main-main dalam menjaga marwahnya," imbuhnya.
Lebih jauh Adi mengingatkan bahwa pejabat publik terutama anggota DPR tidak bisa asal bicara atau bertingkah.
Semua fasilitas dan tunjangan yang mereka nikmati berasal dari pajak rakyat.
"Statement yang kasar dan terkesan menantang rakyat itu fatal. Ingat pejabat publik tidak bebas nilai. Mereka bukan rakyat biasa karena hidupnya dibiayai uang negara," tegas Adi.
Baca Juga: Nonaktif Lima Anggota DPR Dinilai Tak Cukup, Analis Dorong Pemecatan
Ia juga menilai kasus ini bisa jadi momentum partai untuk lebih selektif dalam rekrutmen caleg ke depan.
"Jangan hanya karena populer atau bisa mendulang suara tapi tak punya rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni," ucapnya.
Selain langkah NasDem dan PAN, Adi menyoroti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang didampingi para ketua umum parpol untuk membatalkan sejumlah tunjangan anggota DPR termasuk moratorium kunjungan luar negeri.
"Ini kabar baik. Suara rakyat mulai didengar pemerintah. Tapi jangan nunggu rakyat marah dulu baru pejabat sadar," kata Adi.
Baca Juga: Eks Anggota Bongkar DPR Dipenuhi Politisi Karbitan, Bukan Hasil Kaderisasi