bisnisbandung.com - Presiden Buruh Said Iqbal mendorong DPR RI segera membahas tiga rancangan undang-undang (RUU) prioritas yang dinilai sangat penting bagi perlindungan rakyat kecil.
Desakan tersebut ia sampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto bersama perwakilan serikat buruh dan tokoh masyarakat.
Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai sarana kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika jalur formal tidak berjalan efektif.
Baca Juga: Ferry Irwandi Kritik Kerusuhan di Tamansari Bandung: Buka Mata Anda!
Namun, ia mengingatkan bahwa aksi harus dijalankan secara konstruktif, konstitusional, dan tanpa kekerasan.
Dalam pertemuan tersebut, Said juga menyoroti gaya hidup flexing dan hedon yang kerap dipertontonkan sejumlah pejabat.
Menurutnya, perilaku itu mencederai rasa keadilan di tengah kondisi sulit yang dihadapi rakyat, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tarif ojol yang tidak berpihak, hingga rendahnya upah buruh.
“Kebiasaan flexing hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR enggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10% ya,” lugasnya dalam konferensi pers, Selasa (2/9).
Baca Juga: Salsabila Syaira Soroti Tragedi di Unpas dan Unisba, Desak Gelar Pahlawan untuk Mahasiswa
Ia menilai anggota DPR, menteri, dan pejabat negara seharusnya memberi teladan dengan hidup sederhana.
Terkait agenda legislasi, Said Iqbal menyoroti tiga RUU yang perlu segera dibahas DPR.
Pertama, RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan dapat menghapus praktik outsourcing, kontrak berkepanjangan, dan upah murah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Kedua, RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk memberantas korupsi dengan mekanisme pembuktian terbalik.
Ketiga, RUU Pemilu Bersih yang diyakini bisa mencegah praktik korupsi sejak proses politik berlangsung.
Baca Juga: Unisba Bantah Jadi Target Polisi Saat Kerusuhan Tamansari Bandung