nasional

Pembakaran Kantor dan Penjarahan di Rumah DPR, Pengamat: Prabowo Harus Segera Menentukan Sikap

Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:00 WIB
Demontrasi berujung kerusuhan di Jakarta : Gas air mata mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat memicu iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Efeknya bisa akut maupun kronis, tergantung dosis dan lama paparan. (Dok X@ Albuquerque)

 

bisnisbandung.com - Insiden penjarahan di kediaman Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, menuai sorotan publik.

Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/8/2025) tersebut dianggap mencerminkan lemahnya peran aparat keamanan dalam menjaga ketertiban.

Pengamat Islah Bahrawi menilai aksi massa yang berhasil menggeruduk rumah Ahmad Sahroni menunjukkan menurunnya wibawa kepolisian.

Baca Juga: DPR Ikut Berduka, Puan Tegas: Kasus Kematian Ojol Affan Harus Diusut Tuntas!

Menurutnya, peristiwa ini tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga menjadi sinyal serius terkait kemampuan negara dalam menghadapi eskalasi massa.

“Peran polisi sudah semakin mandul. Penjarahan secara leluasa di rumah Ahmad Sahroni adalah bukti bahwa polisi tidak lagi dianggap sebagai penghalang aksi kejahatan,” tulisnya di akun X pribadinya, Sabtu, (30/8).

“Polisi bahkan tidak bisa menjaga pembakaran terhadap kantornya sendiri, apalagi menjaga rumah orang lain. Situasi ini sangat berbahaya,” terusnya.

Baca Juga: Muak dan Tak Percaya Lagi, Rocky Gerung Soal Demo Ojol: Puncak Kekecewaan Publik!

Islah menekankan bahwa situasi ini bisa berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, tanpa langkah nyata dan keputusan tegas, potensi ancaman terhadap keamanan dan legitimasi politik semakin besar.

“Tentu saja saya tidak perlu lagi memberi tahu anda soal karakter dan teori eskalasi pergerakan massa. Tapi dalam situasi seperti ini, anda sebagai presiden harus segera menentukan sikap. Bukan hanya dengan pidato, takziyah dan arahan normatif. Bangsa ini perlu keputusan tegas dan langkah nyata,” lugasnya.

Penilaian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak lagi sekadar menyangkut keamanan warga, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap simbol-simbol negara serta legitimasi kekuasaan.

Peristiwa di Tanjung Priok ini dipandang sebagai peringatan dini agar pemerintah segera mengambil langkah mitigasi yang konkret.

Ketiadaan tindakan progresif dikhawatirkan akan memperburuk keadaan dan membuka ruang bagi munculnya krisis politik lebih luas.***

Baca Juga: Berakhir Ricuh, Ikrar Nusa Bhakti: Kalau Kapolri Tak Bisa Kendalikan Demonstrasi Untuk Apa Bertahan?

Halaman:

Tags

Terkini