Sehingga potensi kerugian negara menjadi sangat besar.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menagih hak negara meskipun menghadapi berbagai tekanan dan skeptisisme.
Mahfud mengatakan meski pengadilan memutus kasus ini bukan pidana, utang tersebut tetap harus ditagih lewat jalur perdata.
Ia bahkan mengaku sudah meminta Presiden menerbitkan kepres untuk memastikan tagihan ini tak kedaluwarsa.***