bisnisbandung.com - Istana Kepresidenan akhirnya menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menyayangkan peristiwa ini, mengingat Presiden Prabowo berkali-kali mengingatkan jajaran kabinet untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan.
Prasetyo Hadi menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius, bukan hanya bagi pejabat negara, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Usai OTT Wamenaker oleh KPK, Mensesneg Sampaikan Keprihatinan Mendalam
“Tentu justru dengan kejadian ini barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet,” ucapnya di Konferesi Pers, dilansir dari youtube Kompas TV, Kamis (21/8).
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen kolektif, tidak terbatas hanya pada lingkup kabinet.
“Ini sekali lagi membuktikan bahwa memang PR besar kita berlaku tidak hanya kepada pejabat negara, tetapi juga kepada semuanya,” terusnya.
Terkait kemungkinan adanya reshuffle, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Baca Juga: Tunjangan DPR Rp50 Juta per Bulan, Adi Prayitno Sebut Ini Soal Sensitif di Tengah Ekonomi Sulit
Ia menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak otomatis dilakukan segera setelah adanya penangkapan.
Mekanisme penggantian juga berbeda antara posisi menteri dan wakil menteri, termasuk opsi penunjukan pejabat sementara atau ad interim jika memang dibutuhkan.
“Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan, bahwa kemudian itu apakah akan terjadi pergantian yang diistilahkan reshuffle ya belum tentu,” terangnya.
Meski demikian, Prasetyo memastikan bahwa apabila terbukti ada pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang bersangkutan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Tragedi Raya Bukti Birokrasi Sukabumi Gagal Lindungi Warga