Hal tersebut membuat sebagian guru mempertimbangkan ulang keikutsertaan mereka dalam program, terlebih bila tidak ada jaminan kesinambungan karier jangka panjang.
Ubaid menilai bahwa ketidakterbukaan informasi dan kurangnya komunikasi terkait hak dan perlindungan guru turut memperbesar keraguan para pendidik terhadap program ini.
Menurutnya, perlu ada evaluasi lebih mendalam terhadap sistem rekrutmen dan penempatan guru, termasuk soal transparansi kontrak kerja, dukungan finansial, serta insentif daerah terpencil.
Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi Sekolah Rakyat bukan hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menyangkut kepastian karier dan perlindungan sosial bagi para guru. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, potensi keberlanjutan program ini bisa terganggu.***
Baca Juga: Jawab Kritik Atalia Soal Ruang Kelas Padat, Dedi Mulyadi: Hanya 38 Sekolah, Itu pun Terpaksa