"Nggak aktif bukan berarti buat transaksi haram," tegasnya.
Rudi mengkritisi tidak adanya mitigasi atau prosedur yang jelas untuk masyarakat awam.
Menurutnya proses membuka blokir terlalu berbelit dengan syarat dokumen dan sistem digital yang tidak semua masyarakat bisa akses dengan mudah terutama kaum lanjut usia dan warga berpendidikan rendah.
"Apalagi di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang susah. Ini bisa menimbulkan distrust besar terhadap sistem perbankan. Jangan sampai rakyat jadi takut menabung," tegasnya.
Baca Juga: Dari Lumbung Emas ke Lumbung Peradaban
Ia pun menyinggung kabar bahwa Kepala PPATK dan Gubernur BI dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas polemik ini.
Rudi berharap ke depan PPATK lebih berhati-hati dan tidak gegabah mengambil langkah yang berdampak besar ke masyarakat luas.
"Tujuannya mungkin baik tapi caranya salah. Harusnya buka dulu blokirnya lakukan seleksi dan sosialisasi ulang baru ambil tindakan. Negara jangan sembrono!" pungkasnya.***