bisnisbandung.com - Penutupan mendadak Koperasi Merah Putih di Desa Pucangan, Tuban, Jawa Timur, hanya sehari setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto memicu sorotan publik.
Kejadian ini bukan hanya dianggap mencoreng program peresmian koperasi desa nasional, tetapi juga dinilai sebagai indikasi adanya persoalan mendalam di balik pengelolaan koperasi yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai bahwa insiden ini menunjukkan gejala yang tidak sehat dalam sistem koperasi nasional.
Baca Juga: Makin Digemari! Padel Jadi Olahraga Hits yang Menyehatkan dan Gampang Dimainkan
“Tapi ini bisa jadi juga adalah fenomena gunung es, mengingat perilaku aparat kita, termasuk para kepala desa, dan ya kultur lama lah dari para ketua-ketua koperasi di berbagai daerah ini, ya,” ungkapnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.
“Dan itu sendiri kan juga sempat disinggung oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya, bahwa di era Orde Baru dulu juga ada soal KUD, misalnya, yang kemudian fenomenanya para ketuanya itu enggak mikirin anggotanya, tapi lebih memikirkan kepentingan pribadinya,” terusnya.
Ia menyoroti bahwa koperasi tersebut selama ini dibina oleh PT Perekonomian Sunan Drajat, sebuah unit usaha milik Pondok Pesantren di Lamongan.
Perusahaan tersebut disebut telah memberikan dukungan manajemen, suplai barang, SDM, hingga renovasi bangunan selama hampir dua tahun.
Baca Juga: Pusat Perbelanjaan Hadapi Ledakan Rojali, Pengusaha Ungkap Ini Bukan Fenomena Baru
Namun, saat peresmian oleh Presiden Prabowo, kontribusi penting dari pihak pesantren itu tidak disebutkan.
Sebaliknya, yang ditampilkan justru adalah peran BUMN yang menurut beberapa pihak tidak terlibat langsung dalam pengembangan koperasi tersebut.
Hal ini disebut sebagai penyebab utama mitra koperasi, yakni PT Perekonomian Sunan Drajat, menarik dukungan dan menghentikan kerja sama secara sepihak. Akibatnya, barang-barang pun ditarik dari gerai, dan aktivitas koperasi terpaksa dihentikan.
Gus Anas Alhifni, Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, menyayangkan sikap pengurus koperasi dan perangkat desa yang dinilai mengabaikan kontribusi mereka.
Ia menilai situasi ini menimbulkan potensi adanya "penumpang gelap", atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas nama koperasi di hadapan Presiden tanpa kontribusi nyata sebelumnya.