Isu pemakzulan Gibran juga sempat disentil dalam diskusi ini.
Menurut Ray pemakzulan secara formal memang masih jauh dari kemungkinan.
“Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi tekanan politik melalui Pansus Angket. Apalagi isu Fufu-Fafa dan putusan MK bisa saja digoreng terus oleh DPR,” kata Ray.
Ia menilai jika DPR sampai membentuk Pansus Angket nama Gibran bisa bolak-balik disebut dalam forum resmi parlemen.
“Bayangkan Gibran dipanggil ke DPR untuk klarifikasi, disorot secara terbuka. Itu bukan hal yang ringan,” tegasnya.
Baca Juga: PHK dan Kesenjangan Ekonomi Meningkat, Rangkap Jabatan Wamen Dinilai Tak Peka Kondisi Rakyat
Ray menegaskan bahwa Gibran adalah politisi muda yang memiliki ambisi besar.
“Tidak seperti Ma’ruf Amin yang selesai dalam satu periode, Gibran pasti menghitung semua langkahnya sebagai modal politik ke depan,” katanya.
Namun jika peran Gibran dipersempit hanya pada urusan Papua itu bisa menjadi jebakan.
“Ini pertaruhan. Kalau Gibran sukses, dia bisa bangkit. Tapi kalau gagal atau dipersepsikan gagal, tamat sudah,” ucap Ray.
Baca Juga: Menohok! Soal Rangkap Jabatan, Feri Amsari: Negara Kebingungan Ngasih Gaji yang Patut Bagi Wamen
Penempatan Gibran di Papua membuat spekulasi publik terus berkembang.
Di satu sisi dianggap tugas kenegaraan, di sisi lain disebut sebagai bentuk “pembuangan politik”.
“Kalau memang tugas melekat kenapa baru diumumkan 7-8 bulan setelah dilantik? Kenapa tidak dari awal?” tanya Ray.
Ia menambahkan cepat atau lambat semua manuver ini akan menentukan arah hubungan politik antara Prabowo, Gibran, dan partai-partai pendukungnya.