bisnisbandung.com - Pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang diklaim mencapai 81,2% menimbulkan tanda tanya.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti ketidakjelasan sumber data tersebut yang dinilai tidak transparan, bahkan belum diketahui oleh sejumlah pihak internal pemerintahan.
“Kesulitan utama kita itu, kita tidak tahu dari mana sumber survei yang disebut Polhukam ya. Jangankan kita, orang dalam istana aja seperti Qodari enggak tahu juga,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Angka yang disebut dalam forum resmi DPR itu dianggap janggal, karena tidak dijelaskan secara terbuka asal survei, metodologi, atau lembaga mana yang melakukan pengumpulan data.
Baca Juga: Beda Nasib Vietnam dan Indonesia setelah Negosiasi dengan AS, Apa Penyebabnya?
Tidak hanya publik, bahkan kalangan dekat pemerintah seperti analis politik dan tokoh istana pun disebut belum mengetahui dari mana angka tersebut berasal.
“Dan uniknya bagi saya, DPR-nya juga enggak bertanya saat itu, Pak Budi itu, makanya politiknya dibilang kondusif katanya kan,” ujar Rai Rangkuti.
Kondisi ini memicu keraguan terhadap validitas data, terutama jika dibandingkan dengan sejumlah survei lain yang dirilis oleh lembaga independen pada periode yang sama.
Baca Juga: Donald Trump Tekan Indonesia, eks Diplomat Senior: Kita Ditodong Dua Kali oleh AS
Beberapa survei yang dipublikasikan per Juni 2025 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto umumnya berada di bawah angka 70%, dengan kisaran sekitar 60 hingga 70 persen.
Ray Rangkuti juga menyoroti respons DPR dalam forum tersebut yang dinilai pasif, karena tidak mempertanyakan asal data yang digunakan oleh pihak pemerintah.
Padahal, sebagai forum legislatif, DPR memiliki peran penting dalam mengawasi validitas informasi yang disampaikan dalam rapat resmi.
Baca Juga: Menko Yusril Bocorkan Gibran Rakabuming Raka Bakal Ditugaskan Tangani Papua
Sebelumnya, Presiden Prabowo sendiri sempat menyatakan bahwa kinerja pemerintahannya masih berada pada tahap awal dan memberikan penilaian 6 dari skala 10.