Dominasi Prabowo di Lembaga Hukum Meningkat, Cengkeraman Jokowi Disebut Mulai Melemah

bisnisbandung.com - Pemerintahan tampak semakin menunjukkan pergeseran signifikan dalam pengaruh kekuasaan, khususnya dalam sektor penegakan hukum.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai bahwa dominasi Presiden Prabowo Subianto di berbagai lembaga hukum kini semakin kuat, sementara pengaruh mantan Presiden sebelumnya, Jokowi, tampak mulai melemah, terutama di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut analisis Hersubeno, kepemimpinan KPK saat ini tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti arah kebijakan presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Mangkir dari KPK Khofifah Malah Hadiri Wisuda Anak di China, Hersubeno: Di Era Jokowi Dia Tidak Tersentuh

Terutama ketika komitmen pemberantasan korupsi menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo.

“Enggak salah kalau kemudian kita bisa menduga-duga bahwa Pak Jokowi cengkeramannya, khususnya di KPK ini sudah mulai melemah,” ucapnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.

“Dan saya kira bagi KPK, para pimpinan KPK sekarang enggak ada pilihan lain. Karena sekarang presidennya adalah Pak Prabowo, ya mereka harus lebih nurut kepada Pak Prabowo ketimbang kepada Pak Jokowi, itu di KPK,” sambungnya.

Salah satu indikator penguatan pengaruh Prabowo adalah penekanan pada peran Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Perihal ‘Wahabi Lingkungan’, Ferry Irwandi: Gus Ulil Ini Terjebak Dikotomi Palsu

Prabowo secara terbuka memberi dukungan terhadap institusi kejaksaan, yang ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Presiden tentang pengamanan terhadap para jaksa dan keluarganya.

Kebijakan tersebut memperluas cakupan perlindungan tidak hanya kepada pejabat utama, tetapi juga hingga keluarga besar para penegak hukum.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan itu, pengamanan fisik kantor kejaksaan di seluruh Indonesia kini diperkuat oleh personel TNI.

Panglima TNI telah menginstruksikan pengawalan terhadap Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi di seluruh provinsi, dan Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten/kota.

Jumlah total personel yang dilibatkan diperkirakan mencapai lebih dari 6.000 tentara, tersebar dalam satuan-satuan dari regu hingga kompi, sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Baca Juga: Kejari Soroti Potensi Tersangka Baru di Kasus MUJ, Nama RK Masuk dalam Radar Pemeriksaan