bisnisbandung.com - Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menanggapi santai dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan.
Menurutnya, isu tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, apalagi melibatkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung dalam polemik yang seharusnya menjadi ranah DPR dan MPR.
Irma menilai bahwa dorongan untuk memakzulkan Gibran tidak memiliki urgensi hukum yang kuat, mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres-cawapres sudah bersifat final dan mengikat.
Baca Juga: Ade Armando Turut Bersuara Soal Polemik Fadli Zon, Ini Soal Luka Sejarah Bangsa
“Masih banyak yang lebih penting untuk diselesaikan oleh DPR daripada sekadar merespons politik praktis seperti ini,” gamblangnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses hukum sudah dilalui, sehingga seharusnya tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Dalam pandangannya, mengaitkan Presiden secara langsung ke dalam persoalan ini justru tidak relevan, karena pemilihan Gibran sebagai pasangan calon sudah disetujui secara sah dalam proses politik yang sah pula.
Lebih jauh, Irma mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara proporsional. Ia menegaskan bahwa masih banyak agenda penting yang seharusnya menjadi fokus utama DPR, seperti pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan RUU Perampasan Aset.
Baca Juga: Diamnya Presiden dan DPR, Tuntutan Pemakzulan Gibran Dinilai Dibiarkan Bergulir Secara Politik
“Jadi sabar aja, kita tunggu bagaimana respons DPR. Saya sebagai anggota DPR RI tentu sah-sah saja kalau ada surat masuk ke DPR. Tapi DPR juga harus benar-benar menjadi Dewan Perwakilan Rakyat,” lugasnya.
Menurutnya, publik perlu bersabar dan tidak terjebak dalam permainan politik praktis yang dinilai hanya menguras energi dan tidak berdampak langsung pada kepentingan rakyat.
Irma juga mengingatkan bahwa sorotan terhadap Gibran cenderung bersifat politis dan mengabaikan bahwa pemerintahan saat ini merupakan satu paket kepemimpinan antara Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Juga: ICW Ungkap Korupsi Pengadaan Masih Marak Meski Sudah Digital, Proyek Fiktif dan Mark-Up Jadi Modus
Dengan demikian, upaya untuk melemahkan salah satu di antaranya, secara logis, juga berisiko mengarah pada upaya delegitimasi terhadap keduanya.