bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto semakin menunjukkan perbedaan signifikan dalam arah kebijakan pemerintahannya jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.
Dalam delapan bulan masa kepemimpinannya, sejumlah keputusan penting yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik era Jokowi dilaporkan telah dibatalkan atau direvisi oleh Prabowo.
Pengamatan dari jurnalis senior Hersubeno Arief mengungkap bahwa dalam periode sejak pelantikan pada 20 Oktober lalu hingga pertengahan Juni ini, terdapat setidaknya lima kebijakan yang dianulir.
Baca Juga: Diamnya Presiden dan DPR, Tuntutan Pemakzulan Gibran Dinilai Dibiarkan Bergulir Secara Politik
Empat di antaranya berasal dari keputusan para menteri di bawah pemerintahan Prabowo sendiri, sementara satu lainnya berasal dari masa pemerintahan Presiden Jokowi.
“Sementara satu lagi adalah kebijakan yang diambil pada era Presiden Joko Widodo, yang juga dianulir oleh Pak Prabowo,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Hersubeno Point.
“Dan ini kemudian membuat Prabowo mau tidak mau menunjukkan bahwa dia punya paradigma yang berbeda dengan Joko Widodo,” terusnya.
Baca Juga: ICW Ungkap Korupsi Pengadaan Masih Marak Meski Sudah Digital, Proyek Fiktif dan Mark-Up Jadi Modus
Langkah-langkah pembatalan kebijakan ini menimbulkan interpretasi bahwa Prabowo tengah membangun paradigma pemerintahan yang berbeda dengan pendahulunya.
Meskipun selama kampanye dan awal masa jabatan Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, kenyataan di lapangan menunjukkan kontras yang mencolok.
Beberapa kebijakan yang dianulir bahkan disebut berdampak pada kepentingan politik yang terkait dengan Presiden Jokowi.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kasus kebijakan di Aceh, yang berimplikasi terhadap posisi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang diketahui sebagai menantu Jokowi.
Langkah ini semakin mempertegas bahwa Prabowo tidak sekadar melanjutkan program yang sudah ada, tetapi cenderung melakukan reposisi terhadap kebijakan strategis yang dirasa tidak sejalan dengan visinya.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Gibran Bukan Prioritas, Anggota DPR RI Menilai RUU PPRT Lebih Mendesak
Sikap ini mendapat beragam tanggapan dari publik. Sebagian menilai tindakan tersebut sebagai bentuk keberanian Prabowo dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak efektif atau kurang berpihak kepada masyarakat luas.