bisnisbandung.com - Tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik, namun pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar memandang kemungkinan realisasi proses impeachment tersebut sangat kecil.
Menurutnya, kegagalan bukan disebabkan oleh kekosongan aturan, melainkan karena kuatnya relasi politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
“Kenapa proses impeachment ini akan cenderung gagal? Karena betul-betul tergantung pada pola relasi hubungan Prabowo dengan Jokowi,” lugasnya dilansir dari youtube satu visi utama.
Zainal menjelaskan bahwa meski secara konstitusional impeachment terhadap wakil presiden dimungkinkan secara terpisah dari presiden, konteks politik Indonesia membuat hal itu sulit dijalankan.
Pernyataan Jokowi yang menyebut Gibran dan Presiden dipilih dalam satu paket dinilai sebagai pesan tersirat, yang merefleksikan kedekatan politik antara Jokowi dan Prabowo dalam mengamankan posisi Gibran.
“Saya membahasakan bahwa bahasa Pak Jokowi itu sebenarnya adalah colekan: bahwa Anda kalau mau meng-impeach Gibran, jangan lupa Gibran ini dan saya itu termasuk yang ikut membantu memenangkan Prabowo. Jadi sebenarnya itu yang terjadi,” terangnya.
Baca Juga: Analisis Pengamat: Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Bisa Terjadi Tapi Politik Bicara Lain!
Lebih lanjut, Zainal melihat bahwa keberadaan Gibran di posisi strategis bukan semata karena popularitas atau elektabilitas, melainkan hasil dari konfigurasi politik yang melibatkan Jokowi dan secara tidak langsung menguntungkan Prabowo.
Dalam analisisnya, Prabowo bahkan disebut sebagai pihak yang turut diuntungkan dari keterpilihan Gibran, menjadikan relasi keduanya tidak terpisahkan dalam konteks kekuasaan.
“Nah, makanya saya kira, tergantung betul, ya, betulkah Gibran bisa di-impeach? Tergantung relasi antara Prabowo dan Jokowi,” tuturnya.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara Bongkar Pembungkaman Oposisi dari Era Soekarno ke Prabowo
Selain faktor hubungan Jokowi-Prabowo, Zainal juga menilai bahwa usulan dari sejumlah purnawirawan yang mendukung proses pemakzulan perlu dikaji lebih dalam.
Ia mempertanyakan apakah suara tersebut murni muncul dari kepentingan demokrasi, atau justru bagian dari dinamika politik tertentu yang memiliki agenda tersendiri.