Bisnisbandung.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Adian Napitupulu angkat suara terkait polemik yang tengah dihadapi para driver ojek online (ojol).
Dalam rapat yang digelar bersama sejumlah perwakilan mitra ojol Adian secara tegas mengkritik keberadaan potongan dan biaya aplikasi.
Adian menilai potongan dan biaya aplikasi tak memiliki dasar hukum.
Baca Juga: Zee Siap Bintangi Film ‘Kupilih Jalur Langit’, Adaptasi dari Cerita Viral
Dikutip dari youtube TVR PARLEMEN, Adian menjelaskan "Potongan dari driver bisa sampai 30-50 persen tapi ternyata ada juga biaya tambahan lain seperti biaya layanan dan jasa aplikasi."
"Ini besar sekali, bisa Rp7.000 hingga Rp10.000 per order," kata Adian.
Lebih lanjut Adian mempertanyakan legalitas pungutan yang dibebankan kepada konsumen maupun driver.
"Kalau ini tidak punya dasar hukum berarti kita membiarkan rakyat dipungut semaunya oleh aplikator. Ini negara atau bukan?" tegasnya.
Adian juga membeberkan perhitungan kasar yang menunjukkan besarnya potensi pendapatan perusahaan aplikator.
Baca Juga: Erdin Werdrayana Jadi Pemain di Garapan Film Terbaru Bounty dan Anggy Umbara
Menurutnya dengan jumlah driver dan merchant yang mencapai jutaan, aplikator bisa meraup hingga Rp92 miliar per hari dari potongan dan biaya yang dipungut.
"Kita bicara jumlah yang luar biasa. Ini bukan cuma soal potongan 10 persen seperti yang sering disebut tapi ada juga biaya-biaya yang bahkan tidak punya payung hukum," imbuhnya.
Salah satu solusi yang ditawarkan Adian adalah penghapusan sistem potongan per order.
Menggantinya dengan skema langganan bulanan bagi driver seperti yang diterapkan di India.
Baca Juga: Konten Penyimpangan Marak, Prof. Henri Subiakto Tagih Tanggung Jawab Negara