bisnisbandung.com - Program pendidikan disiplin untuk anak-anak bermasalah yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menarik perhatian publik.
Program yang memanfaatkan barak militer sebagai tempat pembinaan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa program tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, selama dijalankan tanpa kekerasan fisik atau hukuman yang bersifat menyiksa.
“Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” terangnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Dalam penilaiannya, Menteri HAM menegaskan bahwa pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk karakter, meningkatkan disiplin, serta tanggung jawab peserta, sah secara prinsip HAM.
Ia membedakan pendekatan ini dari corporal punishment atau hukuman fisik yang jelas-jelas dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Baca Juga: Waketum Kadin Pastikan Pemerasan di Cilegon Tidak Terulang, Tegaskan Komitmen Lawan Premanisme
Menurutnya, selama tidak terjadi pelanggaran fisik, pembinaan di barak militer justru bisa menjadi cara efektif membentuk generasi yang lebih tangguh secara mental.
Lebih jauh, program ini dinilai sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Natalius Pigai menyampaikan bahwa pembangunan karakter anak-anak sejak dini penting agar pada tahun 2035 Indonesia memiliki generasi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki daya saing global.
Ia menekankan bahwa masa depan bangsa bergantung pada kualitas SDM yang dimiliki.
Baca Juga: Tumpas Premanisme dari Akar! Saor Siagian: Jika Negara Tak Tegas, Kita Bisa Jadi Amerika Latin
Jika uji coba di Jawa Barat membuahkan hasil positif, Menteri HAM menyatakan bahwa pihaknya mendukung program ini untuk dijadikan model nasional.