bisnisbandung.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Mulyadi Jayabaya, menegaskan bahwa kisruh Pemerasan oleh Kadin Cilegon tidak akan terulang kembali di daerah lain.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi di salah satu tv nasional, sebagai bagian dari upaya Kadin pusat memperkuat integrasi dan stabilitas organisasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya punya keyakinan, dengan kita melakukan integrasi kepada Kadin Cilegon, ini akan tidak terjadi di seluruh Indonesia,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV.
Baca Juga: Ngaku KADIN Minta Proyek Rp 5 Triliun Tanpa Lelang! Aktivis: Waras?
Insiden di Cilegon yang sempat menjadi perhatian publik, dinilai menjadi momentum penting bagi Kadin untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran Kadin daerah.
Selain persoalan organisasinya, Mulyadi juga menyoroti maraknya praktik premanisme yang kerap mengganggu iklim usaha di berbagai daerah.
Fenomena seperti pungutan liar terhadap pelaku usaha, khususnya saat momentum tertentu seperti menjelang hari raya, dinilai sangat merugikan perekonomian dan menghambat pertumbuhan lapangan kerja.
Baca Juga: Anies Baswedan dan Aksi Bersama, Pengamat Politik: Upaya Bertahan di Panggung Politik Nasional
“Kita melihat lah, sangat prihatinnya preman-preman itu yang ada di Bekasi, di Karawang.
Dan bukan Bekasi-Karawang saja, kota-kota besar. Minta THR, segala macamnya, kan mengganggu ya,” singgungnya.
Kadin, melalui perwakilannya, telah menyampaikan kekhawatiran ini kepada aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan institusi TNI.
Mulyadi menekankan perlunya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap dunia usaha dari tekanan non-formal yang merusak stabilitas ekonomi.
Upaya pembinaan terhadap individu-individu yang terlibat dalam praktik premanisme menjadi solusi yang diusulkan, namun juga ditegaskan bahwa tindakan tegas perlu dilakukan apabila pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil.
Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kadin daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan.