Ia juga menyinggung belum adanya langkah signifikan terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.
Demikian pula, penertiban sektor pertambangan belum dilakukan secara optimal, berbeda dengan ketegasan terhadap perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum.
Dalam waktu sepuluh hari menjelang 20 April, Said menyerukan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah konkret.
Antara lain melakukan reshuffle kabinet, membersihkan pejabat bermasalah, menindak kasus-kasus besar seperti korupsi Pertamina dan judi online, serta mengembalikan marwah lembaga penegak hukum.***