bisnisbandung.com - Muhammad Said Didu, mengemukakan pandangannya yang tajam terhadap kondisi politik nasional, khususnya mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menjelang 20 April 2025, ia menyampaikan harapan agar Indonesia benar-benar memiliki Presiden baru, baik secara de jure maupun de facto.
“SEMOGA 20 APRIL 2025 INDONESIA SUDAH PUNYA PRESIDEN BARU Oleh : Muhammad Said Didu,” tulisnya sebagai judul, dilansir dari akun X pribadinya.
Baca Juga: Jelang SPMB Wali Kota Bandung Janji Subsidi Sekolah Swasta! Ini Syaratnya
Menurut Said Didu, enam bulan sejak dilantik, banyak pihak menilai bahwa pemerintahan Prabowo masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo.
“Untuk memperbaiki multikerusakan yang dibuat oleh rezim Joko Widodo, Indonesia membutuhkan Presiden Baru - bukan Presiden dibawah bayang-bayang mantan Presiden Joko Widodo dan Oligarki,” tegasnya.
Penilaian ini mencuat lantaran beberapa indikator kuat, mulai dari posisi wakil presiden yang merupakan putra Jokowi, dominasi loyalis Jokowi di kabinet, hingga sikap politik Prabowo yang masih menunjukkan kedekatan personal dengan mantan presiden tersebut.
Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Fokus Jalan dan Jembatan, Ini Rinciannya
Said Didu menekankan bahwa rakyat menginginkan perubahan yang nyata, bukan sekadar pergantian figur yang tetap melanjutkan pola kepemimpinan lama.
Ia menggarisbawahi empat tanda utama yang menjadi indikator bahwa Prabowo bisa dipercaya sebagai pemimpin baru Indonesia.
Dengan kemandirian menjauh dari pengaruh Jokowi dan oligarki, keberanian dalam memberantas korupsi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta penataan ulang terhadap pengelolaan sumber daya alam.
Di antara keempat tuntutan itu, Said Didu menilai bahwa beberapa sinyal positif mulai terlihat, khususnya terkait penataan ulang kebijakan era Jokowi dan pengelolaan lahan sawit ilegal yang sudah mencapai lebih dari satu juta hektar.
Namun, dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, ia melihat bahwa langkah-langkah yang diambil masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan, terutama dalam menindak pejabat yang memiliki rekam jejak buruk.
Baca Juga: MAKIN GAWAT! Uang Orang Kaya Indonesia Lari ke Luar Negeri, Pengamat Bongkar Akar Masalahnya!