bisnisbandung.com - Fenomena mudik tidak hanya menjadi peristiwa budaya dan keagamaan, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat.
Pada Lebaran 2025, jumlah pemudik mengalami penurunan signifikan, sementara mereka yang tetap mudik banyak yang tidak mampu membawa oleh-oleh atau uang yang biasanya menjadi penggerak ekonomi di kampung halaman.
Rocky Gerung menyoroti bahwa tradisi mudik biasanya membawa cerita sukses dari perantauan, menginspirasi keluarga dan tetangga di desa untuk mencoba peruntungan di kota besar. Namun, kondisi tahun ini berbeda.
Baca Juga: Daya Beli Tertekan, Pengelola Mal Ungkap Harapan pada Pemerintah
Banyak pemudik justru memilih tidak kembali ke kota karena sulitnya mendapatkan pekerjaan.
Gelombang PHK di sektor manufaktur, terutama di Pulau Jawa, disebut mencapai 50% akibat ketidakpastian ekonomi dan permasalahan hukum yang menghambat pertumbuhan industri.
Selain itu, remitansi pekerja migran yang mencapai 300 triliun rupiah per tahun menjadi salah satu penyokong ekonomi nasional.
Namun, bagi pekerja di dalam negeri, situasi semakin sulit karena mereka pulang kampung tanpa membawa uang tunai yang cukup.
Baca Juga: Indrawan Nugroho Singgung Kemunduran Intel: Penguasa Industri yang Kini Menyerah
Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi yang memburuk akibat kebijakan yang dinilai gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berada dalam satu kepapaan batin, dan itu adalah akibat dari 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkapnya dilansir dari youtube pribadinya.
“Inilah yang mungkin bisa menjadi patokan mengapa ada keinginan agar Presiden Jokowi diperiksa,” sambungnya.
Rocky Gerung juga menyoroti bahwa 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang dipertanyakan.