Selain itu keterlambatan Kementerian Keuangan dalam merilis laporan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan keuangan negara.
Laporan yang biasanya dipublikasikan dua hingga tiga pekan setelah akhir bulan terkait hingga awal Maret 2025 belum juga diumumkan.
Kementerian Keuangan beralasan bahwa data keuangan negara masih "sangat belum stabil" sehingga jika diumumkan terlalu cepat, bisa menimbulkan salah interpretasi.
Baca Juga: IHSG Anjlok di Era Prabowo, Stefan Antonio: Tim Ekonomi Jokowi Gagal, Tapi Masih Dipakai?
Awalil Rizky menekankan pentingnya transparansi dan perbaikan sistem perpajakan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor terhadap pengelolaan keuangan negara.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.***