Bisnisbandung.com - Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Indonesia Maju mencuat.
Mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani di tengah panasnya situasi politik masa pemerintahan Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pun angkat bicara soal isu tersebut.
Baca Juga: Film Mendadak Dangdut Siap Tayang 30 April 2025, Anya Geraldine Siap Beraksi
Ia menegaskan bahwa urusan menteri adalah hak penuh Presiden Prabowo.
Menurut Bahlil publik tak perlu berspekulasi atau mengaitkan mundurnya seorang menteri dengan kebijakan tertentu.
Seperti hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah saat ini.
“Urusan menteri itu mutlak hak prerogatif presiden. Kita jangan melampaui batas kewenangan,” tegas Bahlil yang dikutip dari youtube Kompas TV.
Bahlil menyinggung soal hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintah.
Baca Juga: IA ITB Berkolaborasi dan Berinovasi dalam Rakerda Menuju Kongres Daerah 2025
Ia bahkan mengaitkan kebijakan hilirisasi dengan prinsip distribusi ekonomi yang adil.
Bahlil menjelaskan “Hilirisasi ini bagian dari perintah Alquran jangan sampai kekayaan hanya dikuasai segelintir orang.”
“Ekonomi harus terdistribusi secara adil,makanya kita bangun di Sumatera, Papua, Kalimantan, Sulawesi, sampai Jawa,” jelasnya.
Bahlil meminta agar berbagai pihak tidak mengaitkan kebijakan hilirisasi dengan dinamika di kabinet termasuk spekulasi soal Sri Mulyani.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Nyepi, PHDI Jawa Barat Gelar Bakti Sosial di Kota Cimahi