bisnisbandung.com - Dugaan keterlibatan mafia migas dalam kasus pengoplosan BBM oleh Patra Niaga semakin menarik perhatian publik.
Kasus ini dinilai lebih maju dibanding skandal Petral sebelumnya, mengingat sudah ada beberapa pihak yang diamankan dalam proses penyelidikan. Namun, pertanyaan besar masih tersisa: siapa saja yang seharusnya ikut diusut?
Pengamat energi Fahmi Radhi menyoroti bahwa dalam struktur perusahaan migas, ada banyak pihak yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengangkatan direksi Patra Niaga.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek PDNS, Kejaksaan Geledah Kantor Komdigi Temukan Mata Uang Asing!
“Saya kira masih banyak pihak-pihak yang harus dilacak keterlibatannya, dan saya sangat berharap Presiden Prabowo itu benar-benar mendorong agar ini diusut secara tuntas,” tegasnya dilansir dari youtube Metro TV.
Fahmi mengungkapkan dugaan muncul bahwa beberapa pejabat yang terlibat memiliki latar belakang di Petral, perusahaan yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan dengan jaringan mafia migas.
Lanjutnya, Jika benar demikian, pengangkatan ini patut dipertanyakan, mengingat rekam jejak yang kurang transparan di masa lalu.
Selain itu, ekspor minyak mentah yang menjadi sorotan dalam kasus ini juga membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: Sudirman Said: Era Jokowi Jadi Masa Terkelam Korupsi Pertamina!
Dalam mekanismenya, izin ekspor harus mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal terkait, yang kemudian berpengaruh pada keputusan impor minyak untuk kebutuhan dalam negeri.
Situasi ini menjadi ironis karena Indonesia harus mengimpor minyak di saat yang sama dengan melakukan ekspor.
Tidak hanya di kementerian, keterlibatan pihak dari holding Pertamina juga perlu diselidiki.
Sebelum minyak mentah mendapatkan izin ekspor, Pertamina seharusnya menyatakan bahwa minyak tersebut tidak dapat diolah di kilangnya.
Baca Juga: Korupsi Dana Iklan Bank BJB Terbongkar! KPK Tetapkan 5 Tersangka, Kerugian Capai Rp222 Miliar