Bahkan, hasil audit forensik dari perusahaan di Australia mengonfirmasi adanya pelanggaran serius.
Namun, ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saat itu, Sudirman Said, hendak menyerahkan hasil audit ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkah tersebut dicegah oleh Presiden Jokowi. Akibatnya, kasus Petral terhenti dan tidak ada tersangka yang ditetapkan.
Dengan kondisi saat ini, Fahmi menilai bahwa keberlanjutan penyelidikan kasus pengoplosan BBM akan menjadi ujian bagi kepemimpinan Prabowo.
Baca Juga: Sudirman Said: Era Jokowi Jadi Masa Terkelam Korupsi Pertamina!
“Sejak dicegah, semua kasus di Petral berhenti dan tidak ada satu pun yang ditersangkakan. Nah, saya berharap saat ini ini menjadi ujian bagi Pak Prabowo,” lugasnya.
Jika Prabowo mendukung upaya hukum dan memastikan tidak ada intervensi politik dalam kasus ini, maka pemerintahan saat ini dapat membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.
Sebaliknya, jika kasus ini kembali terhenti, publik bisa semakin meyakini bahwa hanya terjadi pergantian pemain tanpa ada perubahan substansial dalam sistem.
“Kalau Prabowo tidak cawe-cawe, kemudian justru mendukung menindak siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir tadi, saya kira ini akan membantah bahwa ini hanya pergantian pemain,” pungkas Fahmi.***
Baca Juga: Ikatan Alumni ITB Ramaikan Bandung dengan Rangkaian Kegiatan