Dengan pola pikir seperti ini, tantangan pengawasan semakin kompleks. Ketika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga, masyarakat langsung menyalahkan pemerintah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi situasi tersebut.
Mereka juga tidak menaruh perhatian pada siapa yang bertanggung jawab di tingkat kementerian atau lembaga terkait, karena mereka menganggap itu sebagai tugas pemerintah untuk mengatur dan mengevaluasi kebijakan.
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proses distribusi minyak goreng membuat pengawasan menjadi tidak maksimal.***