Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya infrastruktur pengawasan yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara pasti siapa distributor utama, siapa pengecer, dan bagaimana pola distribusinya berjalan.
Menurut Yeka, solusi utama dalam permasalahan ini sebenarnya sederhana, yaitu transparansi dalam tata kelola minyak goreng.
Jika pemerintah serius, maka aplikasi seperti Simirah harus bisa diakses oleh masyarakat agar rantai distribusi lebih jelas.
Dengan akses terbuka, masyarakat dapat melihat dari mana minyak goreng berasal, siapa distributor dan pengecernya, serta memastikan tidak ada manipulasi dalam pendistribusiannya.
“Transparansi inilah yang seharusnya diwujudkan oleh pemerintah, yaitu membangun infrastruktur pengawasan terhadap barang-barang publik seperti ini,” pungkasnya.***
Baca Juga: Fenomena Dua Gerhana di Bulan Ramadhan dan Isyarat Kemunculan Imam Mahdi?