Bisnisbandung.com - Pegiat media sosial Rudi S Kamri kembali melontarkan kritik tajam terkait carut-marutnya penyelenggaraan negara di Indonesia.
Dalam video youtubenya, Rudi S Kamri menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin merajalela di pemerintahan.
Menurut Rudi S Kamri berbagai kejanggalan ini membuat Indonesia berada di ambang kehancuran alias "rungkad".
Baca Juga: Tiga Titik Api Politik Indonesia, Eep Saefulloh Sebut Prabowo, Jokowi dan Megawati
Rudi S Kamri menyoroti bagaimana sejumlah pejabat negara dengan mudahnya mengangkat saudara, relawan, atau orang-orang dari partai politik tertentu ke posisi strategis pemerintahan.
Ia menyebut ada menteri yang tanpa malu-malu mengangkat adik kandungnya menjadi staf ahli.
Ada pula yang mengangkat pengurus relawan sebagai pejabat eselon satu.
"Ini penyelenggaraan negara yang suka-suka. Ada yang angkat adiknya jadi staf ahli, ada yang angkat teman relawannya jadi eselon satu, ini jelas ada konflik kepentingan," ujar Rudi S Kamri.
Baca Juga: Danantara Dituding Jadi Instrumen Kekuasaan? Rocky Gerung: Ini ‘Dilema Titanic’
Salah satu kasus yang disoroti adalah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga mengangkat sejumlah kader partainya ke dalam struktur pemerintahan.
Rudi S Kamri menilai langkah tersebut sebagai bentuk politik imbal jasa karena PSI mendukung pemerintahan Prabowo.
Tak hanya itu Raja Juli Antoni juga mempertanyakan kebiasaan pemerintah membentuk berbagai satgas dan lembaga baru yang dinilainya hanya menghamburkan anggaran.
Salah satunya adalah Voluntary Carbon Market (Volu Singnet 2030) yang dianggapnya tidak memiliki urgensi.
"Kenapa sih senang sekali membentuk satgas-satgas baru? Itu pemborosan anggaran. Semua pejabat di situ dapat honor besar padahal di kementerian sudah ada ASN yang bisa mengurusnya," kritiknya.
Baca Juga: ‘Tiga Cara Mematikan Demokrasi’ Anies Baswedan Sentil Jokowi dan Prabowo? Pandangan Adi Prayitno