bisnisbandung.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti persoalan rangkap jabatan yang terjadi dalam pengelolaan Danantara, sebuah badan yang mengelola keuangan negara dalam skala besar.
Ia mempertanyakan bagaimana efektivitas pengelolaan institusi ini ketika pejabat-pejabat yang memegang peran kunci justru memiliki banyak jabatan lain yang menuntut perhatian penuh.
“Bagaimana bisa Danantara itu dijabat oleh orang-orang yang tugasnya sudah banyak banget?” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari Official Inews.
Baca Juga: BPPA Pilih Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah adanya menteri yang merangkap sebagai CEO Danantara, serta sejumlah pejabat tinggi yang juga memiliki peran dalam berbagai sektor lain, termasuk di dunia olahraga sebagai Ketua PSSI.
“Menteri merangkap CEO Danantara, ada menteri yang juga merangkap pengawas, pengawas apa-apa itu, tapi juga Ketua PSSI,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Baca Juga: Banjir Langganan di Karangligar, Dedi Mulyadi Siapkan Solusi Cepat!
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlibatan dua mantan presiden dalam dewan pengawas Danantara. Salah satunya pernah dikaitkan dengan kasus Bank Century dan Hambalang, sementara yang lainnya pernah disebut dalam isu IKN serta laporan investigasi internasional.
Menurut Ray, kehadiran mereka dalam lembaga ini justru semakin menegaskan pola lama di mana perubahan yang diharapkan tak kunjung terjadi.
Dalam pandangannya, penangkapan beberapa pejabat yang dilakukan belakangan ini lebih terlihat sebagai upaya membangun citra dibandingkan dengan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola negara.
Ia berpendapat bahwa jika memang ada niat serius untuk melakukan perubahan, seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang memegang banyak posisi strategis sekaligus.
Ray juga menyinggung adanya konflik kepentingan yang berpotensi muncul ketika seorang menteri masuk dalam institusi yang mengelola keuangan negara dalam jumlah besar.
Baca Juga: Jokowi Dikritik Tak Punya Wawasan Akademik, Sobary: Bahkan Gibran Lebih Parah!