Bisnisbandung.com - Pengelolaan dana investasi raksasa Danantara kembali menjadi sorotan.
Analis politik Eep Saefulloh Fatah mengingatkan potensi ancaman serius berupa politisasi dan korupsi dalam operasional lembaga tersebut.
Dengan dana lebih dari Rp14.000 triliun yang dikelola langsung di bawah presiden, Eep Saefulloh menilai risiko penyalahgunaan sangat tinggi.
Baca Juga: Mahasiswa Melihat Kegelapan, Prabowo Melihat Terang? Pandangan Rocky Gerung
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di International World Government Summit di Dubai pada 14 Februari 2025 menegaskan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat parah.
Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mengelola anggaran, termasuk Danantara.
“Ketika dana sebesar itu dikelola oleh satu badan di bawah presiden tentu ancaman korupsi tak bisa dihindari,” ujar Eep Saefulloh dalam youtubenya.
Danantara didirikan untuk mengelola dividen BUMN yang sebelumnya masuk ke Kementerian Keuangan.
Kini dana tersebut langsung dikelola Danantara lalu diputar dalam berbagai investasi sebelum hasilnya dikembalikan untuk pembiayaan pembangunan nasional.
Baca Juga: Mahasiswa Melihat Kegelapan, Prabowo Melihat Terang? Pandangan Rocky Gerung
Namun menurut Eep Saefulloh perubahan skema ini bisa berisiko besar.
“Jika tanpa sistem pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan dana akan semakin terbuka. Apalagi KPK dan BPK hanya bisa mengaudit Danantara jika ada permintaan dari DPR,” katanya.
Eep Saefulloh membandingkan model pengelolaan investasi ini dengan Temasek di Singapura dan 1MDB di Malaysia.
Baca Juga: PDIP di Persimpangan? Retret, Hasto, dan Megawati, Analisis Rinny Budoyo