bisnisbandung.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, kembali mengkritik tajam pemerintahan, menyoroti dugaan pelanggaran hukum di lingkaran istana.
Menurutnya, berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil bertentangan dengan undang-undang, tetapi tetap dibiarkan tanpa konsekuensi hukum.
Ia menyinggung posisi beberapa pejabat yang dinilai tidak sah menurut regulasi yang berlaku. Hal ini, menurutnya, menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menegakkan hukum.
Baca Juga: Politik Tanpa Bentuk atau Kekuatan Baru? Partai Super Terbuka Jokowi Menurut Adi Prayitno
Di satu sisi, pemerintah mengklaim ingin menegakkan aturan, tetapi di sisi lain justru melanggar hukum yang seharusnya mereka patuhi.
“Bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum, kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum? Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum Bersatu,” ujarnya dilansr dari youtube Indonesia Lawyers Club.
Feri Amsari menyoroti bagaimana masyarakat sipil masih terpecah dalam menyikapi situasi ini.
Menurutnya, selama ini pihak oposisi yang sering menjadi sasaran pidana, sementara dugaan pelanggaran hukum di lingkaran istana justru diabaikan.
Namun, ia menilai ada tanda-tanda bahwa kelompok intelektual muda mulai menyadari ketimpangan ini dan bersiap melawan ketidakadilan.
Baca Juga: Misteri Partai Super Jokowi, Masa Depan Politik Indonesia di Persimpangan Jalan?
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus-kasus yang diduga melibatkan mantan Presiden Jokowi sudah terpampang jelas di depan mata.
“Oleh karena itu, adililah segera Jokowi, karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun,” tegas Feri Amsari.
Salah satu yang ia soroti adalah dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, yang hingga kini tidak tersentuh hukum.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Lebih Aman Ditahan KPK, Pandangan Alifurrahman