bisnisbandung.com - Ketegangan di internal PDIP semakin terasa setelah Megawati Soekarnoputri melarang para kadernya untuk mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.
Larangan ini menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun ada kader yang tetap teguh pada instruksi Megawati, banyak yang memilih untuk hadir dalam kegiatan tersebut, mencerminkan dinamika baru dalam partai.
Baca Juga: Bivitri Susanti Bongkar Modus Politik: Rakyat Dibuat Sibuk, Kekuasaan Tetap di Tangan Elite!
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai bahwa meskipun Megawati masih memiliki kendali atas kader di tingkat gubernur.
Seperti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang tidak mengikuti retret, kepatuhan di tingkat kepala daerah lebih rendah.
“Megawati boleh sedikit lega karena level gubernur seperti Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Gubernur Bali, Wayan Koster yang kelihatannya di mata banget akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti retret dan patuh pada Megawati,” terangnya.
Baca Juga: Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDI Perjuangan Tunda Retreat di Magelang
“Berarti yang melawan perintah Megawati, levelnya hanya kepala daerah tingkat dua saja,” lanjutnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.
Dengan sekitar 50% hingga 63% kepala daerah tetap hadir dalam retret, muncul indikasi adanya potensi ketidakpatuhan yang lebih luas dalam tubuh PDIP.
Selain itu, langkah Megawati menentang retret ini menimbulkan pertanyaan besar. Retret yang digagas oleh Presiden Prabowo sejatinya tidak berkaitan langsung dengan mantan Presiden Joko Widodo.
“Jadi, kenapa kemudian yang dilawan atau disabotase oleh Ibu Megawati malah programnya Pak Prabowo? Retret ini kan enggak ada urusannya dengan Pak Jokowi,” ungkap Hersubeno Arief.
Sebelumnya dikaitkan dengan berbagai ketegangan dalam PDIP, termasuk pemecatan dirinya dari partai.
Baca Juga: Netizen Desak Connie Bakrie Ungkap Dokumen Rahasia Pasca Hasto Ditahan KPK