bisnisbandung.com - Gelombang demonstrasi besar-besaran dengan tajuk "Indonesia Gelap" mengguncang berbagai kota di Indonesia, terutama di Jakarta.
Aksi ini dipimpin oleh mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai serampangan dan tidak berpihak kepada rakyat.
Menurut Fidela Marwa Huwaida, Presiden Keluarga Mahasiswa ITB, banyak kebijakan pemerintah yang diterapkan tanpa perhitungan matang, hanya untuk kemudian dicabut setelah menuai kritik.
“Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Indonesia Lawyers Club.
Ia menilai hal ini menciptakan ketidakstabilan sosial di tengah masyarakat, menimbulkan ketakutan, serta kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk.
Demonstrasi ini menjadi akumulasi kekecewaan rakyat terhadap pola kebijakan yang dinilai merugikan mereka.
“Kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Jika berbicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja,” tegas Fidela Marwa.
Baca Juga: Lady Gaga Rilis Abracadabra, Single Baru Dari Album Mayhem yang Picu Teori Konspirasi
Salah satu isu yang mencuat adalah kebijakan pendidikan, terutama terkait dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan, mahasiswa tetap menuntut kepastian hukum agar tidak ada celah bagi kebijakan yang merugikan dunia pendidikan ke depan.
Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan dan hak dasar warga negara juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini.
Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah kebijakan subsidi gas LPG 3 kg yang sempat berubah dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Jawa Barat Rp 1,2 Triliun, Dedi Mulyadi: Dialihkan untuk Pendidikan