“Karena perbaikan sektor perhajian adalah mutlak demi melayani cita-cita beragama Umat Islam dan menebar semangat Toleransi dan nasionalisme dari berhaji. Para Haji-Haji harus lebih banyak berkontribusi untuk negeri,” terusnya.
Menurut Dahnil, Prabowo percaya bahwa mereka yang telah menunaikan ibadah haji seharusnya menjadi teladan dalam masyarakat dan aktif dalam pembangunan bangsa.
Reformasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan haji, menyederhanakan birokrasi, dan mencegah potensi korupsi dalam pengelolaan dana haji.
Dengan dipusatkannya otoritas perhajian di BP Haji, pemerintah ingin menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam setiap aspek penyelenggaraan haji.
Prabowo juga berharap bahwa melalui perbaikan manajemen dan regulasi, Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.***