Bisnisbandung.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai RRI dan TVRI akhirnya dibatalkan setelah ramai diperbincangkan di media sosial.
Keputusan ini memicu berbagai reaksi publik termasuk semakin meluasnya gerakan "Adili Jokowi" di berbagai daerah.
Pengamat politik Hendri Satrio menyoroti fenomena ini dalam sebuah video yang diunggah di YouTube Jangkrik Bos Ala Hensa.
Baca Juga: 60% Pekerja Indonesia Informal, Ketua Apindo: Kalau Ekonomi Salah Kebijakan Bangkitnya Lama
Hendri Satrio menilai bahwa tekanan publik menjadi faktor utama pembatalan PHK tersebut.
Sebelumnya keputusan PHK terhadap pegawai RRI dan TVRI menuai protes dari berbagai pihak.
Banyak yang menilai bahwa langkah ini tidak adil mengingat banyak dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Namun setelah polemik ini viral pemerintah akhirnya membatalkan kebijakan tersebut.
"Kalau pegawai ASN mungkin aman tapi kalau outsourcing ini kan bisa terkena dampaknya. Kasihan juga sih mereka yang selama ini bekerja di RRI dan TVRI harus menghadapi ketidakpastian karena alasan efisiensi," ujar Hendri Satrio.
Baca Juga: Jubir Gerindra Klarifikasi soal Isu PHK dan Pemotongan Anggaran
Seiring dengan kontroversi ini gerakan "Adili Jokowi" semakin sering muncul di ruang publik.
Mulai dari tulisan di tembok-tembok hingga aksi protes di berbagai daerah gerakan ini terus mendapatkan perhatian.
Namun Hendri Satrio menilai kecil kemungkinan Jokowi benar-benar diadili.
Ia berpendapat bahwa sejarah politik di Indonesia menunjukkan presiden sebelumnya juga tidak pernah diadili setelah masa jabatannya berakhir.
Baca Juga: Efisiensi atau Blunder? Direktur Celios: Pemangkasan Anggaran Mengorbankan yang Esensial