bisnisbandung.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai 100 hari pertamanya, dan sejumlah kebijakan serta langkah yang diambil dalam periode ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum tata negara, Feri Amsari.
Ia menyoroti beberapa aspek yang dianggap tidak sinkron dan mengundang tanda tanya besar.
Salah satu perhatian utama Feri Amsari adalah peluncuran aplikasi "Lapor Mas Wapres" yang menurutnya menunjukkan ketidaksesuaian dalam birokrasi pemerintahan.
“Pertanyaan besarnya, kenapa launching aplikasi ‘Lapor Pak Presiden’? Ini pemerintahan satu-satunya pemerintahan presiden. Jadi kita lihat kok langkah-langkah birokrasinya tidak sinkron?” bebernya dilanisr Bisnis Bandung dari youtube Indonesia Lawyers Club.
Baca Juga: Banyak Program Konyol, Hashim Ungkap Telah Dipangkas Prabowo sampai Tingkat Kesembilan
Jika pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden, seharusnya aplikasi pengaduan masyarakat merujuk langsung kepada Presiden, bukan Wakil Presiden.
Selain itu, kebijakan penghematan anggaran juga dikritisi oleh Feri Amsari. Menurutnya, langkah pemangkasan anggaran operasional seperti alat tulis kantor dinilai tidak mencerminkan penghematan yang sebenarnya.
Terutama karena keberadaan kabinet yang besar tetap memerlukan anggaran besar. Begitu pula dengan fasilitas mobil dinas para pejabat yang tetap menyerap anggaran negara.
Baca Juga: Inter Milan Resmi Mendapatkan Nicola Zalewski dari AS Roma, Begini Kesepakatan Transfernya
Dalam kasus pagar di laut Tangerang, Feri Amsari mempertanyakan keputusan Presiden yang langsung memerintahkan militer untuk mencabut pagar tersebut.
Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan konstitusi, di mana tugas utama militer adalah pertahanan negara, bukan penegakan hukum sipil.
Seharusnya, tindakan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Feri Amsari juga menyoroti kejanggalan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama terkait kasus kepemilikan sertifikat di perairan laut.
Baca Juga: Selalu Ada Kambing Hitam atas Banjir di Jakarta, Adi Prayitno: Salah Anies, Ahok atau Jokowi?