Banyak pejabat eselon 1 belum dilantik sehingga kementerian belum bisa bekerja secara maksimal.
"Ini yang harus dipahami publik. Pemerintahan baru butuh waktu untuk menata kelembagaan sebelum bisa menjalankan program secara penuh. Jika dalam 6 bulan ke depan masih belum ada progres, baru kita bisa bicara soal efektivitas," kata Andrinof.
Andrinof juga menyoroti adanya perbedaan antara rencana teknokratis yang disusun oleh Bappenas dan kebijakan yang akhirnya diambil oleh presiden.
Salah satu contoh yang ia berikan adalah kebijakan lingkungan dan proyek pembukaan lahan sawit yang belum sejalan dengan visi awal Prabowo.
Baca Juga: Serangan Terbaru Israel ke Hizbullah di Wilayah Lebanon, Perjanjian Genjatan Senjata Diabaikan
"Terkadang keputusan politik tidak selalu sejalan dengan kajian teknokratis. Inilah tantangan yang harus dihadapi Prabowo apakah ia lebih mengutamakan pertimbangan akademis atau kepentingan politik jangka pendek?" ujarnya.
Menurut Andrinof, Prabowo memiliki modal politik yang lebih kuat dibandingkan Jokowi ketika pertama kali menjabat.
Basis dukungan di TNI dan partai politik memberi keuntungan tersendiri dalam menjalankan kebijakan.
"Secara politik Prabowo lebih solid. Namun tantangannya adalah bagaimana ia menjaga keseimbangan antara keputusan politik dan efektivitas birokrasi. Kalau salah langkah modal politik ini bisa jadi bumerang," katanya.
Baca Juga: Ribuan Anak di Gaza Kritis, Dokter Relawan Desak Israel Tepati Perjanjian Genjatan Senjata
Andrinof menegaskan bahwa menilai kinerja kabinet dalam 100 hari pertama bukan langkah yang tepat.
Pemerintah masih dalam tahap konsolidasi dan penataan kelembagaan.
Evaluasi yang lebih akurat baru bisa dilakukan setelah enam bulan hingga satu tahun pemerintahan berjalan.
"Jangan buru-buru menilai. Kita harus lihat bagaimana kabinet ini bekerja dalam setahun ke depan sebelum menarik kesimpulan soal keberhasilan atau kegagalannya," pungkas Andrinof.***