Dalam pandangannya, PSN dengan nilai ribuan triliun rupiah, seperti pengembangan di kawasan PIK 2 senilai Rp65 triliun, memerlukan pengawasan ketat agar tidak menjadi ajang keuntungan pribadi.
Ia merujuk pada laporan PPATK yang menyebut bahwa 36% anggaran PSN diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Semua evaluasi-evaluasi ini menunjukkan bahwa tidak ada rezim keberlanjutan. Rezim resmi berganti, dan yang berlanjut itu hanya program-program sebelumnya,” tegas Alifurrahman.***
Baca Juga: Sensasi atau Substansi? Rocky Gerung Analisis Touring Jokowi dan Aksi Titiek Soeharto