Dalam pandangannya, PSN dengan nilai ribuan triliun rupiah, seperti pengembangan di kawasan PIK 2 senilai Rp65 triliun, memerlukan pengawasan ketat agar tidak menjadi ajang keuntungan pribadi.
Ia merujuk pada laporan PPATK yang menyebut bahwa 36% anggaran PSN diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Semua evaluasi-evaluasi ini menunjukkan bahwa tidak ada rezim keberlanjutan. Rezim resmi berganti, dan yang berlanjut itu hanya program-program sebelumnya,” tegas Alifurrahman.***
Baca Juga: Sensasi atau Substansi? Rocky Gerung Analisis Touring Jokowi dan Aksi Titiek Soeharto
Artikel Terkait
100 Hari Prabowo di Kursi Presiden, Analisis Kritis Feri Amsari
Prabowo vs Jokowi, Perbandingan Gaya Kepemimpinan Menurut Ikrar Nusa Bhakti
Evaluasi 3 Bulan Kabinet, Prabowo Apresiasi Kinerja Menteri-Menterinya
Prabowo adalah Jokowi? Adi Prayitno: Jangan Salah Tafsir!
Peringatan Tegas Presiden Prabowo untuk Aguan dan Para Pengusaha, Hersubeno: Harus Dipidanakan
Rakyat atau Oligarki? Said Didu: Pilihan Berat Prabowo dalam Kasus Pagar Laut