Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyoroti isu yang mencuat terkait penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk pagar laut di wilayah Banten.
Rocky Gerung menduga ada praktik-praktik tidak transparan di balik proses tersebut yang melibatkan pejabat, pengusaha, hingga pihak-pihak tertentu lainnya.
Dalam youtubenya Rocky Gerung mempertanyakan apakah penerbitan sertifikat tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang benar atau hanya “akal-akalan” belaka.
Baca Juga: Asal Usul Perayaan Imlek di Indonesia
“Kalau prosedurnya atas dasar AMDAL yang masuk akal tentu tidak akan ada kecurigaan. Namun publik mulai merasa ada kongkalikong antara pejabat dan pengusaha,” kata Rocky Gerung.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya peran calo dan preman dalam memuluskan proses ini.
Rocky Gerung mengkritik keras peran negara dalam persoalan ini.
Ia menyebut pemerintah seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat ketimbang mengizinkan monopoli akses laut oleh korporasi.
“Kenapa negara tidak bersih dalam bersikap? Ini bentuk pembiaran yang justru merugikan masyarakat kecil terutama nelayan yang harusnya punya akses bebas ke laut,” tegasnya.
Rocky Gerung menyebut kasus pagar laut di Banten sebagai fenomena gunung es.
“Setelah daratan habis dikapling sekarang giliran laut. Bahkan nanti kalau perlu udara juga mungkin akan dikapling,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas skandal ini karena diyakini ada pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga transaksi politik di baliknya.
Rocky Gerung menilai persoalan ini tidak lepas dari pemerintahan sebelumnya di era Jokowi.
Baca Juga: Sobary Geram dengan Para Penjilat Jokowi: Membabi Buta Membela